SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN DI CHINA

Written by Miqlo IT on . Posted in Profile Pendidikan China

SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN DI CHINA

Oleh: Chaerun Anwar

 

A.   Pendanaan Pendidikan

Sistem pendidikan modern di China dimulai ketika bangsa asing mulai masuk dan menjajah berbagai wilayah di Negara tirai bambu tersebut. Pendidikan di China mengalami perubahan yang cukup ekstrim semenjak saat itu. Tetapi, walaupun elemen-elemen budaya barat dan filosofi pendidikannya banyak dimasukkan ke struktural sistematik pendidikan China. Secara keseluruhan, mental pendidikan dan filosofi pendidikan China yang kuno masih tetap diadopsi oleh pemerintah sampai sekarang sebagai salah satu bentuk usahanya dalam menjaga budaya dan kekayaan peradaban negeri itu yang sudah berusia sekitar ribuan tahun tersebut.

China dalam sepuluh tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Diperkirakan lebih dari 160.000 pelajar dari Asia Tenggara yang menempuh studi di negeri tirai bamboo tersebut dan sekitar 6.000 mahasiswa asal Indonesia belajar di sejumlah perguruan tinggi di China. Selain kemajuan yang diraih China, alasan mahasiswa asing belajar disana adalah biaya kuliah yang lebih murah dibandingkan biaya kuliah di UK, AS, Australia maupun Singapura. Jurusan yang banyak diambil mahasiswa asing adalah bahasa Mandarin, ekonomi, manajemen dan Chinese Medical. Munculnya tren “studi ke China” tidak lepas dari usaha dan berbagai kebijakan pemerintah yang acapkali memberikan dukungan baik berupa moril maupun aliran dana yang terus-menerus dialirkan demi memperbaiki kualitas pendidikan di China dan memberikan imej pendidikan yang baik dalam skala internasional.

China adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbesar di dunia. Sebagai salah satu Negara beranut sosialis komunis, umumnya sistematika dan metode finansial pendidikan dikendalikan dan diatur oleh pemerintah pusat dalam suatu konsep pasar ekonomi berencana. Investasi akan pengeluaran pendidikan sebagian besar berasal dari cadangan devisa Negara.

Dengan populasi murid terbesar di dunia dan keanekaragaman juga rumitnya kondisi setiap propinsi yang berbeda-beda, metode finansial pendidikan di China mengalami banyak dinamika dan revolusi dalam tahap-tahap tertentu. Pemerintah terus mencari metode finansial terbaik yang cocok dengan kondisi Negara tersebut. Metode tersebut selain harus dicocokkan dengan kondisi dan situasi pendidikan negara, juga tidak boleh bertentangan dengan idelogi sosialis yang dianut partai komunis di Negara tersebut.

Maka dari itu, ,melihat dari keanekaragaman budaya, adat istiadat dan kemajuan masing-masing propinsi, terkadang kita harus memandang Negara China sebagai satu benua dan bukan satu Negara. Oleh karena itu, Masalah yang dialami oleh metode finansial pendidikan di China pun berbeda dengan Negara-negara lain pada umumnya. Revolusi metode finansial pendidikan di China bisa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu : Tahap Sentralisasi Terpusat, tahap Desentralisasi dan tahap Sentralisasi Berencana.

1.    Metode Finansial Sentralisasi Terpusat (1949-1980)

Ketika China resmi berdiri pada Oktober 1949, pemerintah menggerakan sistem sentralisasi terpusat dengan metodi pasar ekonomi berencana dalam pembenahan dan pembangunan ekonomi dalam negerinya. Metode pendanaan yang digunakan pun otomatis adalah metode finansial terpusat. Sampai pada awal tahun 1980, sistem finansial terpusat ini tetap dianut oleh China dalam mengalirkan dananya dari pemerintah pusat sampai ke sekolah, universitas dan institusi pendidikan lainnya.

Pendikan modern di China pada umumnya tidak berbeda jauh dengan pendidikan modern di Indonesia. Pendidikan yang ditempuh biasa dimulai dari taman kanak-kanak(dengan durasi 2 tahun), pendidikan dasar(dengan durasi 6 tahun), pendidikan menengah(dibagi SMP & SMA, dengan masing-masing dengan durasi 3 tahun) dan dilanjutkan pada pendidikan tinggi(pendidikan universitas yang meliputi pendidikan S1, S2, S3 dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan grade yang ditempuh dan jurusan yang dipilih).

Prosedurnya adalah : Pemerintah akan mengalirkan dana dari pusat, propinsi, kabutapen, keluarahan sampai ke universitas. Mengenai besarnya dana yang dialirkan adalah menurut referensi yang didapat dari perencaan perkembangan universitas menurut sistem ekonomi berencana.

Pada tahap sentralisasi pusat ini, sampai pada awal 1980, sistem ini dinilai berhasil dan cocok dengan keadaan politik dan ekonomi China, namun pada awal tahun 1980-an, sistem ini dinilai sudah tidak cocok dengan perkembangan di China dan perlahan-lahan mulai menekan perkembangan pendidikan China. Sistem ekonomi berencana dinilai telah membunuh ide, inovasi yang dibutuhkan China dalam persaingan pendidikan pasar global.

Selain itu, walaupun ekonomi di China mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi tunjangan dan aliran dana pemerintah di bidang pendidikan tergolong masih sangat sedikit. Tercatat pada tahun 1980, pemerintah hanya mengalirakan dana ke bagian pendidikan sebesar 9,3% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Banyak instansi pendidikan yang harus bergantung pada pemungutan pajak atau subsidi lainnya untuk terus dapat bertahan di China.

 

2.    Metode Finansial Desentralisasi (1980 – 1990an)

Pada awal tahun 1980, seiring dengan reformasi “Open Door Policy” yang digalakkan oleh Deng Xiaoping, sistem ekonomi China mulai berubah dari sistem ekonomi terencana menjadi sistem ekonomi pasar ala sosialis. Sistem finansial pendidikan yang dianut pun berubah seiring dengan reformasi tersebut. China memasuki era baru dalam metode pendanaan dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan. Metode finansial pendidikan di China pun beralih dari metode sentralisasi terpusat menjadi metode desentralisasi.

Di dalam metode finasial desentralisasi ini, pemerintah China memberikan otonomi dan kebebasan yang lebih kepada pemerintah propinsi, daerah, kabupaten dan komunitas local lainnya dalam mengatur dan mengelola instansi pendidikan di daerahnya masing-masing. Melihat dari luas wilayah dan keanekaragaman yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah di China, tidak salah jika para pakar berpendapat bahwa China adalah “eksperimen metode finansial desentralisasi terkompleks dan terbesar di dunia.”

Pada masi desentralisasi ini, ada beberapa perubahan mendasar dalam metode finansial di bidang pendidikan, yakni : pemerintah mulai melepaskan sedikit beban dari pembangunan pendidikan sekolah ke masing-masing wilayah. Pemerintah mempercayai desa untuk mengeluarkan dana dalam membiayai pendidikan SD di wilayahnya masing-masing, mempercayai pemerintah kecamatan untuk mengurus pendidikan SMP di wilayahnya masing-masing dan mempercayai pemerintah kabupaten untuk mengurus pendidikan SMA di wilayahnya masing-masing.

Menurut data statistik  yang dikumpulkan dari narasumber orang China, sumber dari aliran dana pendidikan dibagi menjadi dua kategori, yakni : “dana dari pemerintah” dan “dana non-pemerintah”. Dana non-pemerintah dibagi menjadi : “dana dalam budget” dan “dana luar budget”. Dana dalam budget adalah aliran dana segar yang langsung dialirkan pemerintah ke setiap daerah. Sedangkan yang termasuk dalam kategori dana luar budget, adalah : “biaya pendidikan tambahan”, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembangunan enterprise-operated school dan juga potongan pajak yang diberikan kepada enterprise-operated school.

Meskipun begitu, mayoritas dana yang tergolong dalam dana luar budget didapat dari “biaya pendidikan tambahan”. Biaya pendidikan tambahan sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yakni : Yang pertama, Biaya pendidikan tambahan untuk kota, dikenakan melalu pajak produksi, bisnis dan pajak lainnya untuk rakyat yang tinggal di daerah kota. Rating dari pajak tersebut adalah 1% pada tahun 1986, meningkat menjadi 2% di tahun 1990 dan 3% di tahun 1992. Yang kedua, Biaya pendidikan tambahan untuk desa, dikenakan melalui pajak pertanian, UKM di daerah desa dan lainnya. Yang ketiga, Biaya pendidikan tambahan untuk komunitas lokal, dikenakan mulai tahun 1995 dari pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan bertaraf mewah semacam pariwisata, kuliner dan lainnya.

Walaupun, biaya pendidikan tambahan diambil oleh pemerintah daerah dan dikelompokkan oleh statistik resmi sebagai biaya dana luar budget pemerintah, tetapi di laih pihak dana yang didapat dari biaya pendidikan tambahan lebih dipandang sebagai suatu pajak yang berasal dari sumber dana rakyat. Dengan alasan inilah, para pakar lebih memandang biaya pendidikan tambahan sebagai bentuk dari donasi rakyat. Terlebih lagi, pada kasus pemungutan biaya pendidikan tambahan di daerah desa adalah salah satu sumber dana terbesar terhadap berdirinya suatu sekolah di desa terkait. Dan kasus di desa-desa yang kurang maju dan terbelakang, beban biaya pendidikan tambahan ini sangat memberatkan rakyat dan memberikan penderitaan dengan standar tertentu di desa-nya masing-masing.

China memulai menyusun sistematik data dalam finansial pendidikan mulai tahun 1997. Berdasarkan data yang didapat dari “China Educational Finance Statistical Yearbook”, para pakar mencoba menghitung aliran dana yang mengalir ke pembangunan sekolah dasar dari tahun 1997 – 2005. Di tabel di bawah, pada tahun 1997, kita dapat mengetahui bahwa setengah dari dana yang mengalir dalam pembangunan sekolah dasar berasal dari “dana dalam budget” pemerintah. Sedangkan “dana luar budget” yang termasuk dalam “biaya pendidikan tambahan” berjumlah ¼, dan sisanya berasal dari donasi sosial dan donasi lainnya. Dan walaupun, dana yang dialirkan pemerintah, termasuk di dalamnya yaitu dana dalam budget dan dana luar budget, tetapi definisi dari dana luar budget di China berbeda dengan Negara lain pada umumnya. Kebanyakan dana luar budget berasal dari biaya pendidikan tambahan yang notabene sendiri berasal dari pajak dan pungutan biaya yang dibebankan pada rakyat.

Sebagai Negara yang besarnya seperti satu benua dan memiliki budaya, adat istiadat yang sangat beranekaragam, perkembangan ekonomi China yang melesat pada awal 1990an menciptakan ketimpangan dan kesenjangan di beberapa profinsi dan daerah. Pada akhirnya, China pun terpecah dan terbagi menjadi 3 daerah, yaitu : “daerah timur” sebagai perwakilan dari daerah yang maju atau daerah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah semenjak “open-door policy”, “daerah tengah” sebagai perwakilan dari daerah yang relatif kurang maju dan “daerah barat” sebagai perwakilan dari daerah miskin, daerah ras minoritas dan yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Sementara, dikarenakan oleh metode finansial desentralisasi, perkembangan dan aliran dana yang mengalir ke setiap daerah menjadi tidak seimbang. Profinsi dan daerah yang lebih miskin tidak memiliki cukup kuat dana dan sumber daya untuk mengelola kualitas dan mutu pendidikan di daerahnya. Kesenjangan dan ketimpangan sosial pun makin meningkat. Akibatnya, perbedaan dan jurang kualitas pendidikan antara daerah barat dan daerah timur pun tercipta. Para pakar menilai, kesenjangan ini tidak lepas dari metode finansial desentralisasi yang dinilai sudah tidak mumpuni untuk diterapkan di Negara sebesar benua seperti China.

Pada akhirnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan metode finansial desentralisasinya yang sudah memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan pendidikan China di sepuluh tahun belakangan dan membuka lembaran baru dalam reformasi metode finansialnya. Pemerintah beralih ke metode finansial sentralisasi seperti sebelum tahun 1980. Tetapi sentralisasi yang akan diterapkan pemerintah kali ini bukanlah metode finansial sentralisasi terpusat seperti sebelumnya, melainkan metode finansial sentralisasi berencana.

Tahun

Dana pemerintah

Dana non-pemerintah

Sumber lain

Dana dalam budget

Dana luar budget

Sekolah swasta

Donasi sosial

Iuran sekolah

1997

53.4%

23%

1.4%

9.4%

9.2%

3.7%

1998

55.6%

20.6%

1.6%

6.4%

9.6%

6.3%

1999

59.1%

18.5%

1.7%

4.4%

9.3%

7%

2000

62.1%

16.4%

1.9%

3.4%

9.2%

7%

2001

67.2%

13.2%

2%

2.8%

8.4%

6.5%

2002

72.3%

8.1%

2.2%

2.3%

8%

7.2%

2003

73.5%

7.1%

2.7%

1.6%

8.2%

7%

2004

74.9%

6.7%

2.5%

1.4%

8%

6.4%

2005

76%

6.2%

2.7%

1.3%

7.5%

6.3%

Sumber : China Educational Finance Statistics Yearbook 1998 – 2006

3.    Metode Finansial Sentralisasi Berencana (1990an – Sekarang)

 

Pada awal masa reformasi “Open Door Policy”,  yakni tahun 1980-1990, sistem ekonomi pasar ala sosialis belum sepenuhnya membenahi metode pendanaan di bagian pendidikan China. Ketika China menerapkan sistem finansial ala kapitalis, gucuran aliran dana di bagian pendidikan banyak terkonsentrasi di daerah-daerah kota. Beberapa daerah universitas di daerah kota mendapatkan gucuran dana yang banyak, tetapi universitas dan institut di daerah pedesaan banyak yang terabaikan. Kondisi ini kemudian menyebabkan masalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan daerah yang kurang maju. Bahkan, projek 211 dan projek 985 yang diluncurkan kemudian juga belum memberikan kontribusi yang cukup positif dalam menanggulangi kesenjangan pendidikan tersebut.

Pemerintah pusat menetapkan goal pada awal 1990an, bahwa program wajib belajar 9 tahun harus berjalan secara komprehensif di seluruh sekolah di China pada tahun 2000. Para pakar kemudian menyadari bahwa perkembangan pendidikan di China berjalan tidak seimbang, dan oleh karena itu kebijakan untuk setiap daerah atau profinsi harus berbeda-beda dilihat dari perkembangan kondisinya masing-masing. 

Pada tahun 1993, survey membuktikan hanya daerah timur yang dihuni sekitar 31% dari populasi rakyat China yang mendapatkan pendidikan yang layak. Di antaranya, kota Beijing, Tianjin dan Shanghai telah berhasil menjalankan program wajib belajar 9 tahunnya di tahun 1994, profinsi di daerah timur lainnya diharapkan dapat merealisasikannya pada tahun 1997. Daerah tengah China yang dihuni sekitar 53% dari populasi rakyat China telah berhasil menjalankan wajib belajar untuk pendidikan SD, mereka diharapkan dapat merealisasikan wajib belajar untuk pendidikan SMP juga pada tahun 2000. Daerah barat yang dihuni banyak ras minoritas dan termasuk daerah yang sangat miskin diharapkan baru bisa merealisasikan program wajib belajar 9 tahunnya setelah tahun 2000. Bahkan, daerah yang sangat miskin dan terbelakang, mungkin saja baru bisa menyelesaikan program wajib belajar 3 tahun di atas tahun 2005.

 Dan yang menjadi masalah terbesar dalam pengalokasian dananya adalah daerah tengah dan daerah timur tidak mendapatkan bantuan finansial dana dari pemerintah yang cukup. Sementara pajak yang dipungut dalam ketentuan “dana luar budget” dinilai sangat memberatkan rakyat dan tidak memberikan hasil yang cukup signifikan. Sementara di lain pihak, pemerintah memiliki agenda untuk merealisasikan program wajib belajar 9 tahun di seluruh sekolah China pada tahun 2000.

Pada tahun 1993, pemerintah China mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan “Reformasi pendidikan di China menyambut abad ke-21”. Di pernyataan tersebut, pemerintah mengubah arah haluan dan konsentrasi sistem finansial untuk pendidikan di China, dari yang tadinya berkonsentrasi dalam perbaikan kualitas pendidikan menjadi berkonsentrasi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di China.

Pada tahun 1995, pemerintah meluncurkan projek “Wajib Belajar di daerah yang miskin” dengan mengalirkan “dana dalam budget” yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Projek dengan jangka waktu 5 tahun ini terfokus di “daerah tengah” pada tahun 1995 – 1997, dan kemudian mulai dialokasikan pada “daerah barat” pada tahun 1998 – 2000. Projek tersebut tercatat sebagai projek dengan dana investasi terbesar dalam sejarah China, menurut data yang dilansir, total dana yang dikucurkan dalam projek tersebut berjumlah 12,5 miliar yuan, di antaranya 3,9 miliar yuan dialirkan oleh pemerintah pusat, 5,9 miliar yuan dialirkan oleh pemerintah propinsi, pemerintah setingkat propinsi, dan pemerintah daerah lainnya.

China kemudian mengumumkan bahwa pada tahun 2000, target mereka dalam merealisasikan program wajib belajar 9 tahun sudah tercapai secara garis besar. Tetapi, beberapa daerah yang tergolong sangat miskin masih butuh konsolidasi lebih lanjut untuk implementasi lebih lanjut. Target berikutnya yang ditetapkan pemerintah dalam agendanya adalah bahwa pada tahun 2011, persentasi pelajar yang mengikuti pendidikan SMP akan ditingkatkan sebanyak 90%, dan persentasi pelajar yang mengikuti pendidikan SMA akan ditingkatkan di atas 60% di 5 tahun ke depannya. Sementara untuk “daerah timur” yang dihuni oleh 15% populasi rakyat di China, agenda kerja pemerintah masih terpusat untuk meningkatkan porsi pelajar untuk pendidikan SD dan pendidikan SMP.

Dengan alasan itulah, departemen pendidikan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan projek “wajib belajar di daerah yang miskin” periode ke-2 pada bulan Desember tahun 2000.  Semua sekolah yang berasal dari 522 daerah kecamatan di daerah miskin menjadi sasaran dari projek tersebut. Di antaranya 90% berasal dari “daerah barat”. Tercatat, pemerintah pusat mengalirkan 5 miliar yuan dalam projek periode ke-2 tersebut.

Selain itu, pemerintah membentuk banyak komisi baru dalam mengatasi masalah ini, seperti : Education Fund,  Beasiswa untuk yang kurang mampu, pengiriman guru dan lain-lain. Sehingga metode pendanaan yang mengalir tidak hanya bergantung terhadap pusat, setiap universitas memiliki kebebasan untuk mencari dana tambahan melalui program-programnya masing-masing. Bahkan, tidak sedikit pemerintah mengucurkan dana tambahan kepada universitas, jika program tersebut dinilai cukup baik dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Usaha ini sangat signifikan dalam usaha pemerintah menanggulangi kesenjangan yang terjadi di bagian pendidikan. Secara keseluruhan perubahan gaya metode finansial itu bisa  disimpulkan menjadi reformasi dari metode finansial desentralisasi menuju metode finansial sentralisasi berencana.

Pertanyaannya, adalah sebenarnya berapa besar total dana yang dialirkan pemerintah dalam membiayai program wajib belajar tersebut. Tidak ada jawaban dan pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal ini, dan besar dana yang dialirkannya pun berbeda-beda untuk setiap propinsi dan daerah, dinilai dari kemajuan daerah tersebut. Beberapa data tidak resmi menyatakan bahwa total dana yang dialirkan pada tahun 2006 berjumlah 50 miliar yuan secara keseluruhan dan meningkat 3 kali lipat menjadi 150 miliar yuan pada tahun 2008. Walaupun begitu, statistik tidak menunjukkan berapa proporsi dana yang dialirkan untuk program wajib belajar 9 tahun.

4.    Metode Finansial Sentralisasi Berencana --- Pemindahan tanggung jawab finansial pendidikan dari tingkat desa dan kecamatan ke tingkat kabupaten

Selain aliran “dana dalam budget” dalam pemerintah yang terus meningkat dalam upayanya mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam perkembangan pendidikan di China, ada satu lagi reformasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perubahan dari metode finansial desentralisasi menjadi metode finansial sentralisasi berencana, yakni pemindahan tanggung jawab finansial pendidikan dari tingkat desa, kecamatan ke tingkat kabupaten.

Pemindahan tanggung jawab finansial pendidikan dari tingkat desa, kecamatan ke tingkat kabupaten ini dimulai pada tahun 2001. Kebijakan ini memberikan beban dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemerintah kabupaten dalam mengatur dan mengurus perkembangan pendidikan, alokasi sumber daya pendidikan dan pemilihan keadministrasian dalam sistem sekolah. Jika suatu kabupaten gagal untuk memenuhi biaya target pendidikan yang ditetapkan pemerintah, barulah pemerintah propinsi dan pemerintah pusat memberikan uluran tangan. Kekurangan dana untuk infrastruktur, administrasi akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan kekurangan akan gaji dan penghasilan guru akan ditanggung oleh pemerintah propinsi.

Pemindahan tanggung jawab ini juga menandakan bahwa kabupaten akan menjadi salah satu bagian pemerintahan yang tinggi untuk pengurusan metode finansial pendidikan. Selain itu, untuk lebih meringankan beban berat dari para petani di daerah desa, pemerintah mulai menghapus biaya “dana pendidikan tambahan” yang dikenakan kepada rakyat di daerah desa. Sebagai gantinya, pemerintah meningkatkan subsidi “dana dalam budget” untuk menutupi kerugian dalam pembangunan sekolah SD di daerah desa. Sedangkan, untuk sekolah SMP dan SMA, pemerintah kabupaten memainkan peran yang lebih penting dibandingkan sebelumnya.

Pada tahun 2006, kemudian pemerintah China menyempurnakan sistematik pembagian tanggung jawab dalam metode finansial sentralisasi berencana. Aliran dana yang dikucurkan dalam bentuk “dana dalam budget” ke 3 daerah China (daerah barat, tengah dan timur) dikelompokkan secara lebih spesifik. Besarnya aliran dana yang dialirkannya pun menjadi berencana dan akan disesuaikan menurut kondisi perkembangan dan situasi setiap daerah masing-masing.

Untuk pengeluaran gaji dan penghasilan para guru, yang merupakan pengeluaran terbesar dalam kategori “dana dalam budget”, tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah setingkat propinsi. Untuk pengeluaran dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung sekolah, renovasi gedung, pemerintah akan mengeluarkan setengah biaya di daerah barat dan tengah. Untuk daerah timur, pemerintah sama sekali tidak membantu dan menyerahkan semua biayanya ke pemerintah daerah. Untuk bantuan dalam pembelian buku-buku dan alat tulis pelajaran, pemerintah memberikan subsidi penuh untuk sekolah-sekolah di daerah barat dan tengah, dan memberikan sedikit saja bantuan untuk sekolah-sekolah di daerah timur.

Di bawah adalah 2 tabel yang menunjukkan kondisi dari tingkat kesenjangan pendidikan yang terjadi di China. Yang pertama adalah, perbandingan kesenjangan murid di sekolah dasar di wilayah desa dengan wilayah kota. Dan tabel yang kedua adalah, perbandingan kesenjangan murid di sekolah dasar di propinsi maju dengan propinsi terbelakang. Dari tabel tersebut, kita dapat menyimpulkan 2 hal, yakni : Pertama, metode finansial sentralisasi berencana terbukti dapat menekan dan mengurangi angka kesenjangan yang terjadi di China. Kedua, kesenjangan antar daerah (kota & desa) lebih besar tingkatnya dibanding kesenjangan atar propinsi (propinsi maju & terbelakang).

Tabel 1 : Kesenjangan murid di sekolah dasar wilayah desa dengan wilayah kota :

Tahun

Tingkat Kesenjangan total

Tingkat kesenjangan berdasar "dana dari pemerintah"

Theil Index

Di dalam grup

Di luar grup

Theil Index

Di dalam grup

Di luar grup

1997

0.096

0.068

0.028

0.137

0.099

0.038

1998

0.102

0.07

0.032

0.134

0.097

0.036

1999

0.112

0.077

0.035

0.127

0.094

0.033

2000

0.117

0.081

0.036

0.121

0.091

0.03

2001

0.117

0.078

0.039

0.112

0.082

0.03

2002

0.114

0.08

0.035

0.096

0.075

0.022

2003

0.126

0.088

0.038

0.105

0.082

0.022

2004

0.121

0.091

0.03

0.1

0.083

0.019

2005

0.109

0.083

0.025

0.073

0.062

0.01

Sumber : China Educational Finance Statistics Yearbook 1998 – 2006

Tabel 2 : Kesenjangan murid di sekolah dasar propinsi maju dengan propinsi terbelakang :

Tahun

Tingkat Kesenjangan total

Tingkat kesenjangan berdasar "dana dari pemerintah"

Theil Index

Di dalam grup

Di luar grup

Theil Index

Di dalam grup

Di luar grup

1997

0.081

0.048

0.033

0.115

0.076

0.039

1998

0.084

0.047

0.037

0.112

0.071

0.041

1999

0.093

0.048

0.045

0.108

0.07

0.038

2000

0.099

0.05

0.049

0.104

0.068

0.036

2001

0.099

0.052

0.046

0.095

0.063

0.032

2002

0.099

0.053

0.046

0.086

0.058

0.028

2003

0.111

0.057

0.054

0.096

0.06

0.036

2004

0.109

0.059

0.05

0.093

0.059

0.034

2005

0.099

0.057

0.042

0.066

0.043

0.023

Sumber : China Educational Finance Statistics Yearbook 1998 – 2006

 

Kesimpulannya, dalam metode finansial berencana ini, pemerintah terfokus dalam memajukan pendidikan sekolah di seluruh profinsi. Pemerintah kabupaten memainkan peran yang lebih dan mengambil tanggung jawab ekstra dalam pembangunan pendidikan sekolah di daerahnya. Sementara itu, di lain sisi, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi memainkan peran yang lebih penting dalam meninjau situasi dan keadaan masing-masing daerah dan kemudian memberikan aliran dana yang lebih ke daerah-daerah yang lebih membutuhkannya. Kebijakan metode finansial berencana ini terbukti berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan yang terjadi dan dirasa para pakar lebih cocok dengan perkembangan pendidikan China di era modern sekarang ini.

 

5.    Anggaran pemerintah di bidang pendidikan

Peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Baik itu dilihat dari segi APBN maupun dari segi GNP atau GDP. Peningkatan ini juga membuktikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di China. Walaupun jika dilihat dari segi persentasinya, jumlah ini belum memenuhi harapan dan standar di dunia, yakni 4,5%. Tetapi jika dilihat dari prospek ke depan, China dinilai para pakar akan dapat mencapai target tersebut dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan dimulai dari tahun 2010. Anggaran yang semakin meningkat juga merupakan suatu bukti bahwa metode sentralisasi berencana yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal tahun 1990an memang berpusat pada pertambahan “biaya dalam budget”.

Peningkatan anggaran ini juga membuktikan usaha pemerintah China dalam mengurangi “dana luar budget” yang biasanya menjadi beban dari rakyat-rakyat khususnya untuk rakyat yang tinggal di daerah tengah dan daerah timur China. Dengan semakin meningkatnya “dana dalam budget”, pemerintah berharap agar kesenjangan dan ketidakseimbangan antar kualitas dan mutu pendidikan di setiap daerah China akan dapat dikurangi dan diselesaikan.

Berikut di bawah adalah statistik dari perkembangan anggaran pemerintah yang dikucurkan di bidang pendidikan :

 

 

 

 

Tahun

Anggaran Pemerintah

GNP (%)

GDP (%)

APBN (%)

1970

1,3

-

4,3

1975

1,7

-

6,3

1980

2,5

-

9,3

1985

2,5

-

12,2

1990

2,3

-

12,8

1995

2,3

-

12,6

2000

-

3,19

25,7

2008

-

3,48

26,5

2013 (prediksi)

?

4.02

31,1

Sumber : www.baidu.com

Peningkatan yang signifikan itu juga akan mengantar China dari 30 negara yang persentasi anggaran pendidikannya paling rendah di dunia(peringkat 15, dilansir pada data tahun 1994) menuju ke negara kelas menengah untuk anggaran pendidikan dengan persentasi GDP sebagai indicator. Selain itu pemerintah akan berkonsentrasi agar aliran dana ini bisa tersebar secara seimbang, dan tidak hanya terpusat pada sekolah atau universitas yang berada di daerah maju saja.

6.    Masalah dalam metode finansial pendidikan di China

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mereformasi metode finansial pendidikannya memang terus membaik dan menunjukkan tren yang semakin positif, akan tetapi metode finansial yang sekarang mereka anut masilah jauh dari kata sempurna. Berikut adalah beberapa masalah yang timbul dan menjadi polemik pemerintah China mengatasi masalah pendanaan di upayanya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di China :

Pertama, kekuasaan pemerintah daerah di bidang pendidikan meningkat, namun sistem finansial masih dikuasai dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Walaupun pemerintah telah memberikan sedikit otonomi kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah kadang tidak mendapatkan dana yang sesuai dan yang dibutuhkan untuk mengembakan standar pendidikan minimal di daerahnya masing-masing. Kebanyakan aliran perputaran dana masih berkonsentrasi di daerah yang maju, sehingga subsidi dan kucuran dana yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu dan standar sekolah di daerah dan pedesaan dan daerah kurang mampu masih sangat memprihatinkan.

Kedua, kucuran dana yang dialirkan ke daerah pedesaan masih kurang dengan apa yang diharapkan. Khususnya, pendanaan untuk upah seorang guru. Kebanyakan dari guru yang berkualitas di China masih enggan untuk mengajar di daerah pedesaan dan daerah yang kurang maju. Karena itu, terkadang pemerintah mengucurkan dana lebih untuk membayar lebih kepada para pengajar yang rela untuk dialokasikan ke daerah pedesaan dan daerah yang kurang maju. Akan tetapi, kucuran dana yang dikucurkan kadang belum sepadan dengan harapan si guru, sehingga kebanyakan dari para guru masih memilih untuk bertahan di daerah perkotaan.

Ketiga, aliran dana yang dikucurkan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antar daerah di China masih jauh dari sempurna. Terkait dengan kondisi kesenjangan yang cukup tinggi di daerah China, aliran dana yang dibutuhkan setiap daerah dalam menjamin standar minimal dalam kualitas pendidikan jelas berbeda. Tetapi dikarenakan sistem ekonomi dan metode pendanaan untuk pendidikan di China masih memakai sistem yang lama, sehingga aliran dana yang turun ke setiap daerah kadang tidak seimbang dengan kondisi setiap daerah. Ini diakibatkan karena belum sempurnanya komisi setiap daerah yang mengurus pendanaan di bidang pendidikan.

 

Terakhir, mengatasi kesenjangan antara penduduk kota dengan penduduk desa dan penduduk daerah yang kurang mampu adalah kebijakan pemerintah yang diumumkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kesenjangan yang terjadi tidak hanya di bagian pendidikan, melainkan meliputi banyak elemen di keselurahan pembangunan suatu daerah. Kucuran dana ke daerah pedesaan seringkali terpusat dalam pembangunan ekonomi dan infrastrukhatur dalam daerah tersebut, sedangkan kucuran dana ke bagian pendidikan masih belum sepadan dengan kucuran dana yang dialirkan pemerintah untuk bagian lainnya.